(Sumber gambar; BBC News https://www.bbc.com/news/world-asia-67855990)
Tentu, hal ini menjadi topik menarik yang bisa saya angkat dalam tulisan saya di edisi luapan pikiran. Mengingat saya juga sangat antusias dengan informasi seputar kebencanaan.
Jadi, mari kita bahas secara seksama.
____
Jepang masuk ke dalam deretan negara yang berada di ring of fire. Ring of Fire adalah sebutan untuk area di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami aktivitas geologis intens, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini melingkari sejumlah lempeng tektonik besar, dan karena itu cenderung lebih rentan terhadap kejadian bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sehingga membuat Jepang menjadi salah satu negara paling rawan bencana di dunia.
Namun, kesiapsiagaan pemerintah Jepang terhadap bencana dapat dilihat secara jelas ketika usai bencana 2011 yang melanda negara dengan perkembangan teknologinya yang pesat itu. Mereka membangun konstruksi gedung yang lebih anti guncangan, lalu mempersiapkan masyarakatnya aware dengan mitigasi bencana. Sebab, akibat gempa bumi yang berpotensi tsunami tersebut, Jepang harus kehilangan nyawa warga negaranya sebanyak 15.899 orang. Jumlah yang tidak sedikit. Tetapi, jauh sebelum bencana alam tersebut melanda Jepang, Aceh salah satu wilayah di Indonesia sudah lebih dulu menjadi lokasi dengan korban bencana Tsunami terbanyak sepanjang sejarah modern dengan guncangan gempa bumi berkekuatan 9,1-9,3 SR. Guncangan yang terbilang cukup besar.
Akan tetapi, perbedaan antara Jepang dan Indonesia selepas kejadian bencana itu adalah Jepang semakin memperbaharui kebijakannya terkait penanganan kebencanaan yang semakin ketat, sementara Indonesia masih terbilang cukup tertinggal. Bagaimana tidak, selepas kasus Tsunami di 2004, ada kasus Tsunami berikutnya dibeberapa lokasi berbeda diantaranya, Tsunami Mentawai (2010), Tsunami Selat Sunda (2018) dan ditahun yang sama juga pada 28 September 2018—Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang bahkan harus merasakan tiga bencana alam sekaligus yang terjadi di satu waktu yakni Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi. Apakah ada yang dibenahi oleh pemerintah selepas semua bencana itu terjadi? Tentunya ada. Tapi, apakah pemerintah sudah mengarahkan seluruh kemampuan untuk bisa merealisasikan mitigasi bencana secara merata kepada masyarakat? Jawabannya, tentu belum. Tidak perlu jauh-jauh, lokasi-lokasi di Indonesia yang pernah diterjang Tsunami di atas, saya cukup yakin masyarakatnya hingga detik ini belum benar-benar paham apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
Saya mau balik ke kejadian gempa bumi di Jepang. Pada 2021 lalu, saya pernah menjumpai beberapa video streamers Jepang yang trending di Twitter ketika bencana gempa bumi terjadi di sana. Mereka bahkan hanya berdiam diri di rumah, menahan tangan ke tembok, raut takut tidak benar-benar terpancar di wajah para streamers itu. Mereka hanya mengambil posisi untuk menopang tubuh. Tidak ada upaya yang berarti yang dilakukan oleh mereka untuk melarikan diri keluar dari ruangan, saya asumsikan mereka amat sangat yakin dengan bangunan yang mereka tinggali dapat dilihat dengan kurangnya niat para penyintas tersebut untuk berusaha mengevakuasi diri dan pergi ke tempat yang lapang.
Pada waktu itu padahal pergerakan lempeng yang terjadi di Jepang bahkan mengakibatkan gempa bumi dengan getaran sekuat 7,1 SR, meskipun tidak berpotensi Tsunami, namun alarm peringatan dini terus berbunyi. Aktivitas pergeseran tanah tersebut juga berhasil membuktikan bahwa konstruksi bangunan di Jepang sudah sangat tangguh dengan video rekaman CCTV beberapa gedung yang hanya nampak bergerak dengan kondisi utuh dan kokoh tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Sedangkan, di Indonesia jangankan pemasangan alarm peringatan dini di setiap kompleks, sosialisasi dari manfaat media evakuasi saja jarang dilakukan.
Kembali pada topik utama. Kemarin, tepat tanggal 1 Januari 2024, Jepang kembali dilanda bencana yang sama namun dengan kekuatan 7,4 SR jauh lebih besar dari sebelumnya (jujur, sebagai penyintas tiga bencana di Sulawesi Tengah, salah satunya gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR, guncangan tersebut sudah berhasil membawa Tsunami menerjang daratan, rumah sudah hancur lebur bahkan ada yang tidak terbentuk lagi seperti bangunan). Sementara, pada kasus gempa bumi di Jepang kemarin, rumah-rumah tidak mengalami kehancuran yang fatal. Artinya, Jepang benar-benar memiliki kesiapan matang dalam menghadapi bencana.
Mari saya bawa kamu melihat sudut berbeda mengenai persoalan kebencanaan di Indonesia. Berdasarkan pada Buku Risiko Bencana Indonesia 2023;
“13 provinsi di Indonesia berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 21 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung.”
Bukankah ini menjadi masalah yang serius?! Di antara semua potensi bencana itu, bahkan tidak dituliskan ada daerah dengan potensi bencana ‘rendah/kecil’ kesemuanya ‘sedang, tinggi, dan sangat tinggi’. Beberapa pertanyaan yang kemudian muncul dipikiran saya adalah apakah pemerintah sadar penanggulangan bencana pada tahap mitigasi bencana merupakan prioritas?! Maksud saya, daripada fokus pada hal-hal yang kurang penting seperti DPR menganggarkan 48 miliar untuk beli Gorden, mending mengedukasi masyarakat saja dulu mengenai mitigasi bencana, kemudian fokus pada elemen lain. Bahkan, sosialisasi terkait pembangunan rumah di lahan yang berpotensi terjadi bencana saja jarang dilakukan. Sangat ironi.
Sehingga, tidak heran bahwa setiap kali bencana datang, banyak masyarakat tidak selamat. Sebab, semua yang terjadi merupakan imbas dari kombinasi sikap acuh dan kelalaian pemerintah terhadap membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan masyarakat akhirnya terkungkung dalam pikiran konvensional dengan hanya mengandalkan firasat dan naluri ketika bencana datang. Sebuah siklus yang mengerikan.
Proses mengedukasi banyak orang terkait bencana itu memang tidak gampang, tapi komunikasi risiko adalah satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat bagaimana pentingnya pemanfaatan semua media-media mitigasi bencana. Misal, jelaskan kepada warga apa itu jalur evakuasi, titik kumpul, zona bebas Tsunami, buatkan alat peringatan dini. Atau, paling tidak jangan tebang pilih ketika melakukan sosialisasi, masa cuman memilih lokasi tertentu untuk mengedukasi masyarakat. Misal hanya datang ke lokasi B untuk memberitahukan terkait risiko bencana karena di sana lebih rawan. Pertanyaannya, memangnya hanya orang-orang di lokasi B saja yang punya nyawa sementara warga yang ada ditempat lain tidak menjadi sasaran dari bencana alam yang akan terjadi?! Mestinya, jika ada sosialisasi, lakukan secara menyeluruh.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana adalah satu dari sekian banyak permasalahan kebencanaan yang kini menjadi momok mengerikan di negeri kita. Pasalnya, kita punya risiko bencana yang tinggi, namun perilaku masyarakat kita masih belum terjamah informasi mitigasi bencana yang baik, benar, apalagi paham terhadap standar penyelamatan diri.
Edukasi mitigasi bencana itu mencakup banyak hal, bukan hanya pada persoalan penggunaan media evakuasi. Namun, juga pada konstruksi bangunan, edukasi jenis tanah yang tidak boleh dibangunkan rumah, perbanyakan sistem yang berperan sebagai alat peringatan dini yang hingga kini masih belum memadai, ubah cara sosialisasi yang terlalu tradisional, bila perlu rombak bangunan yang konstruksinya tidak kokoh. Kemudian kolaborasikan ide pemerintah, LSM, dan masyarakat supaya punya satu tombak komando yang sama dalam menyampaikan informasi.
Sebab, jangan sampai LSM atau Instansi pemerintah semacam BPBD sudah memasang jalur evakuasi dan titik kumpul, tapi tidak ada sama sekali obrolan dengan pihak BMKG terkait peletakan yang terukur. Pemerintah saja tidak satu arah, apalagi realisasinya ke masyarakat. Olehnya sering dijumpai, jalur evakuasi malah diletakkan dijalan yang mengarah pada jalan buntu. Atau titik kumpul dipasang di lokasi milik warga sipil bukan pemerintah, yang mana ketika bencana terjadi masyarakat tidak tahu akan lari ke mana karena sewaktu-waktu lokasi titik kumpul itu dapat dibangunkan rumah oleh pemilik lahan. Kekeliruan semacam ini dapat membahayakan nyawa banyak orang.
Atau, seperti kasus di daerah saya, peletakan titik kumpul ditempatkan pada lokasi yang tidak berjauhan dengan bibir pantai. Apakah itu bisa dimanfaatkan ketika bencana tsunami datang? Tentu tidak jawabannya. Dan, secara jelas itu hanya terhitung buang-buang anggaran. Lebih baik perbanyak pemasangan alat peringatan dini. Bukan hanya di laut tapi juga di rumah-rumah dan di gedung-gedung di mana banyak orang berkumpul untuk melakukan aktivitas.
Berkaca juga dari kasus erupsi Gunung Marapi kemarin, 23 orang meninggal dunia, bahkan diantara kematian itu ada nyawa yang harus meninggalkan jasad mereka dengan cara yang cukup tragis. Sementara, tidak jauh dari sebelum peristiwa erupsi tersebut, pihak pemerintah Sumatera Barat pada tahun yang sama membuka jalur pendakian dan menjadikan lokasi Gunung Marapi sebagai tempat wisata sehingga para pendaki masih leluasa melakukan aktivitas di sana—namun pemerintah Sumatera Barat dengan secara sadar membuat keterangan pada salah satu poin surat edaran yang dibuat bahwa segala risiko yang muncul ditanggung oleh masing-masing individu. Bagaimana ini bisa terjadi?! Padahal, jika pemerintah sadar bahwa Gunung Marapi ini masih aktif erupsi, paling tidak berikan langkah-langkah mitigasi yang tepat misal para pendaki mesti melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah atau koordinasikan dengan lembaga negara yang bergerak dalam penelitian di bidang kebencanaan untuk menentukan protokol terbaik yang bisa diterapkan guna menghindari jikalau terjadi bencana erupsi tiba-tiba.
Bukan malah memberikan kebebasan kepada banyak orang untuk datang berkunjung, kemudian setelah peristiwa tragis terjadi, pemerintah dengan segera melakukan tindakan siaga. Jika begini terus, kita tidak akan pernah membenahi kesalahan dan sangat disayangkan sekali kita hanya akan secara terus-menerus mengambil pelajaran dari peristiwa memilukan yang menimpa orang lain. Kemudian, seolah baru terbangun dari mimpi panjang lalu melakukan perombakan kecil-kecilan, selepas itu dilupakan dan ujung-ujungnya juga tidak ada perubahan yang signifikan.
Perwakilan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi - Badan Geologi - KESDM RI) ketika kemarin menghadiri sebuah webinar di mana saya juga ikut di dalamnya sebagai peserta. Beliau kurang lebih menyampaikan bahwa:
“Ada satu daerah di Jawa yang pemerintahnya sudah kami beri peringatan melalui surat laporan aktivitas bencana di salah satu lokasi rawan bencana yang mereka buka sebagai tempat wisata, namun jawaban mereka malah dengan lugas menyampaikan; bencana itu kita serahkan saja ke Gusti Allah, masyarakat juga perlu makan, kalau ini tidak dibuka bagaimana warga lokal bisa menyambung hidup, ekonomi lebih penting”.
Bukankah penjelasan di atas sudah cukup menggambarkan bagaimana sikap pemerintahnya yang tidak peduli dengan risiko bencana?!
Baiklah, jika ekonomi menjadi persoalan utama kenapa lokasi-lokasi wisata tetap dibuka, kita ambil contoh saja semacam tangkuban perahu masih tetap eksis sebagai lokasi wisata padahal punya potensi bencana yang tinggi, tapi apakah hal demikian membuat dua hal menjadi setara dengan membandingkan nyawa dan uang?! Saya pikir ini perspektif yang penuh kekeliruan dan fatal.
Semestinya, pihak pemerintah perlu memberi ruang kepada masyarakat agar teredukasi mengenai peringatan yang sudah diberikan, bukan malah membenarkan perilaku acuh tak acuh masyarakat terhadap bencana. Yang demikian juga tentu telah menjadi jawaban atas pertanyaan kenapa masyarakat kita tidak sebegitu peduli atas dampak bencana yang akan terjadi. Sebab, saya cukup yakin juga mereka berangkat dari ketidaktahuan mengenai risiko dari bencana yang mengintai. Sehingga, ketidakmampuan mereka untuk memahami risiko-risiko tersebut direpresentasikan dengan pola berpikir dan cara mereka yang memandang bahwa kehidupan ini tidak lebih berarti daripada uang.
Misalkan, masyarakat mengeluh akan tinggal di mana ketika harus dievakuasi dari rumah, menurut saya dalam situasi ini pemerintah bisa ambil tindakan dengan buatkan saja mereka rumah dilokasi dataran rendah yang jauh dari ancaman bencana semacam erupsi gunung berapi, atau ancaman potensi bencana lainnya seperti Tsunami, Longsor, Likuifaksi, dll.
Saya heran, pemerintah saat ini terlalu berat dalam mengambil tindakan dengan alasan anggaran dana yang nanti tersalurkan cenderung besar jika harus memindahkan beberapa keluarga. Padahal di masa kepemerintahan belasan tahun lalu di Indonesia ada program Transmigrasi. Di masa sekarang, setahu saya para penyintas bencana Lumpur Lapindo juga diberikan rumah pengganti. Sama seperti Hunian di Kota Palu bagi penyintas bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Itupun, bantuan tersebut beberapa berasal dari pihak swasta meskipun disalurkan melalui dinas sosial.
Seharusnya pemerintah punya upaya pasti. Mengusahakan warga yang dievakuasi teryakinkan untuk pindah dengan jaminan memberikan bantuan rumah pengganti. Lagipula, konstitusi juga secara jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak hidup setiap warga negara. Namun sekarang, kenapa pemerintah terkesan bimbang cuman perkara mengganti rumah masyarakat yang harus pindah karena ancaman bencana (selain bencana Lumpur Lapindo). Nyatakan secara tegas bahwa rumah para penyintas bencana akan ditanggung dan digantikan nantinya. Kalaupun nanti masalahnya mengenai mata pencaharian, saya juga cukup yakin, orang-orang yang dipindahkan dari lokasi rawan bencana ke tempat lain itu pasti punya kemampuan untuk survive, selagi masih punya rumah untuk ditempati oleh keluarga. Terkecuali, pemerintah lepas tangan seusai mengevakuasi.
Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pengertian kepada masyarakat dan kurangnya kepercayaan warga negara, akhirnya berdampak pada kebebalan masyarakat untuk memahami informasi risiko bencana yang diberikan. Mirip seperti satu keluarga di jalur erupsi Gunung Sinabung yang tidak mau dievakuasi sehingga ketika bencana erupsi terjadi satu keluarga tersebut meregang nyawa. Ini kelalaian siapa? Masyarakat? Tentu tidak sepenuhnya. Masyarakat itu hanya elemen pendukung, penggeraknya adalah pemerintah itu sendiri. Jika memang niat menyelamatkan, pasti dipaksa untuk tetap pindah, dan dijanjikan untuk diganti lokasi mereka ke lahan yang tidak akan rawan bencana, mudah saja. Daripada anggaran dana negara dari pajak rakyat itu hanya raib digelapkan dan dimakan para pejabat untuk menafkahi ego diri dan keluarga dalam memperbanyak harta.
Berangkat dari kasus ke kasus yang telah terpaparkan di atas, akan bagaimana kita di masa depan dengan wacana Indonesia emas 2045?! Esensi penting dari peradaban itu adalah keberlangsungan hidup banyak orang sehingga tetap bisa menghasilkan generasi yang berkualitas, jika hal semacam mitigasi bencana ini tidak menjadi persoalan yang terus menerus dibahas sebagai landasan dasar dalam penyelamatan, dengan perkiraan korban bencana anggap saja 23 orang setiap tahun (diluar bencana dahsyat) berdasarkan perhitungan, total jumlah korban jiwa di Indonesia pada tahun 2045 yang diakibatkan oleh bencana bisa mencapai +-45 ribu, dan bisa jadi salah satu diantara +-45 ribu orang itu adalah kamu yang membaca catatan saya ini.
Atau, mari buat lebih gampang, apakah sudah saatnya kurikulum pendidikan kita menjadikan mitigasi bencana sebagai pelajaran wajib di sekolah?!
***
Sekian luapan pikiran saya kali ini, semoga bermanfaat. See u when I see u.
Komentar
Posting Komentar